Nurdin Halid ternyata tidak menerima begitu saja pernyataan Menpora Andi Mallarangeng yang tidak lagi mengakui Nurdin Halid sebagai Ketua Umum PSSI. Nurdin Halid bahkan terang-terangan menantang Menpora, dalam istilah sepakbola strategi serangan balik yang digunakan Nurdin dan kroninya dalam menghadapi total football ala Menpora, Andi Mallarangeng. Serangan balik tersebut tercermin dalam pembelaan Nurdin Halid atas pembekuan PSSI tersebut. Pertama : Pembatalan Kongres dilakukan karena keadaan force mayor, ada intervensi dan teror dari orang yang berseragam maupun sipil yang berasal dari instansi tertentu.
Sangat naif kalau Nurdin Halid beralasan pembatalan kongres dikarenakan intervensi tentara yang berseragam maupun berpakaian sipil, sebab jumlah tentara yang ada didekat Hotel Premiere tersebut hanya sekitar 50 orang, mungkin tidak sebanding dengan pengawal pribadi Nurdin Halid datang kelokasi kongres, dan Polri sendiri sudah mengklarifikasi bahwa keberdaan tentara didekat lokasi kongres atas permintaan kepolisian setempat untuk mengantisipasi kalau-kalau terjadi keributan.
Kedua : Pembatalan Kongres dilakukan atas masukan dari perwakilan FIFA yang datang, Frank Van Hattum.
Wartawan Tabloid Bola 28/3/2011 telah mengirim surat menanyakan nasib PSSI pasca Pembekuan PSSI oleh Pemerintah, surat tersebut ditujukan kepada Thierry Regganas, Direktur Anggota, juga ditembuskan ke Departemen Media FIFA, jawaban FIFA justru menyoroti kasus kegagalan kongres PSSI di Pekanbaru, 26 Maret 2011. FIFA menyanggah keras pernyataan Sekjen PSSI Nugraha Besoes yang menyebutkan wakil FIFA yang membatalkan kongres karena pertimbangan keamanan, menurut FIFA, PSSI sendiri-lah yang menghalang-halangani utusan mereka datang ke lokasi kongres “Pengamat FIFA berulangkali meminta untuk pergi ketempat kongres, tapi dicegah oleh pengurus PSSI” . Jadi terbantah sudah bahwa yang berniat membatalkan kongres PSSI adalah dari orang-orang Nurdin sendiri.
Ketiga : Kongres diambil alih oleh anggota yang tak memiliki hak suara dan tidak termasuk dalam undangan Kongres.
Mungkin Nurdin Halid lupa, bahwa mereka yang mengambil alih kongres adalah peserta pemilik suara yang sah ketika berlangsungnya Kongres PSSI tahun di Bali, 22-23 Januari 2011 yang lalu. Pertanyaannya kenapa ketika Kongres PSSI di Pekanbaru, 26 Maret 2011 meraka itu tidak termasuk dalam 100 pemilik suara PSSI, apakah karena mereka-mereka itu telah pindah ke lain hati, sehingga dengan bermacam strategi digunakan agar mereka-mereka itu tidak termasuk dalam undangan untuk mengikuti kongres, dengan sengaja klub dibuat lama tidak bertanding sehingga klasemennya melorot keluar dari lima besar, ada Ketua Pengrov PSSI yang katanya dilengserkan (kudeta) pengurus cabangnya, dan banyak lagi strategi busuknya.
Keempat : Hasil Kongres tidak sah karena dilakukan oleh anggota PSSI yang tidak memiliki hak suara.
Mungkin Nurdin Halid juga lupa, bahwa ketika Kongres Tahunan di Bali, Januari lalu mereka-mereka itu dengan suara seperti Koor Paduan Suara, menyatakan mendukung penuh kepemimpinan Nurdin Halid, tetapi dalam perjalanannya mereka-mereka itu sadar bahwa PSSI harus ada perubahan, sehingga mereka memutuskan untuk pindah mendukung calon lain yang menurut mereka adalah orang yang tepat untuk memimpin PSSI periode 2011-2015, akibat mendukung calon lain tersebut-lah mereka-mereka itu diganti dengan orang lain yang justru dipertanyakan keabsahannya .
Kelima : Menyatakan bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan PSSI untuk berafiliansi dengan pemerintah.
Entahlah, maksud Nurdin Halid tidak ada aturan yang mengharuskan PSSI untuk berafiliansi dengan pemerinath. Kalau bicara hubungan, pertalian ataupun kerjasama antara PSSI dengan pemerintah, pastinya ketiga katagori tersebut semuanya tidak bisa dipisahkan dengan pemerintah, melalui Menpora dan KONI/KOI pemerintah telah menyetujui penggunaan dana APBN/APBD dalam menunjang keberlangsungan roda kompetisi tanah air, dan secara struktur PSSI ada dibawah Komando KONI/KOI, PSSI hidupnya di Indonesia, jadi sudah selayaknya segala aturan organisasi olahraga disesuaikan dengan aturan yang berlaku di Indonesia, jadi sangat berlebihan kalau Nurdin Halid selaku pimpinan PSSI hanya mau tunduk dengan FIFA.
Keenam : Meminta Presiden SBY untuk mencopot Menpora Andi Mallarangeng karena dinilai tak cakap dalam memimpin.
Justru “Kali ini saya bangga dengan pemerintahan SBY” sebab dengan berani pemerintah melalui Menpora membuat keputusan membekukan PSSI dibawah kepemimpian Nurdin Halid, sebab selama ini seorang Nurdin Halid sepertinya tidak bisa disentuh oleh siapaun kecuali oleh FIFA, justru sebaliknya Andi Mallarangeng dengan cakapnya telah mengambil tindakan penting untuk mengakhiri kengeyelan Nurdin Halid selama 10 (sepuluh) tahun memimpin PSSI, keputusan yang diambil pemerintah tersebut semata-mata untuk menyelamatkan sepak bola tanah air, buktinya timnas U-23 untuk Sea Games telah diambil alih oleh Satlak Prima, dan tetap berjalan seperti tidak masalah sama sekali.
Dalam keadaan normal mungkin kekacauan yang terjadi di PSSI akan berbuntut jatuhnya sanksi dari FIFA, tapi seharusnya Indonesia tidak harus dikeluarkan dari FIFA, pencinta sepak bola Indonesia layak mendapat lebih dari sebuah hukuman karena fans Indonesia sudah “Menderita Terlalu Banyak” Kolumnis ESPNStar, Jesse Fink.
Wassalam,
SUMBER
